Wonogiri  – Seksi PAKIS Kankemenag Wonogiri menyelenggarakan acara Workshop Peningkatan Mutu Tata Kelola Lembaga Pendidikan Agama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, Senin (16/11/2015) di RM. Pak Eko Bulusulur, Wonogiri yang di ikuti 40 pimpinan lembaga keagamaan.

Acara di buka oleh Kasi PAKIS Kankemenag Wonogiri, H. Hidayat Masykur, S.Ag. MSI serta menghadirkan nara sumber Retno Puspita Rini, SH. M.Hum (Kasubbag Perundang-undangan Setda Kab. Wonogiri) dan Endar Setiastuti, SH. M.Kn (notaris).

H. Hidayat Maskur, S.Ag. MSI dalam pembukaannya menyampaikan bahwa kegiatan bertujuan untuk menyamakan persepsi bagi pengelola lembaga pendidikan keagamaan Islam baik itu Pesantren/Madin/TPQ untuk bisa mengelola secara profesional.

Salah satu indikasi lembaga pendidikan agama dan keagamaan prefesional harus tertib hukum dan sesuai aturan yang ada, serta berbadan hukum sampai ke Kemenkumham. Menguingat sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda, khususnya Pasal 298 ayat 5 memang menyebutkan ketentuan syarat penerima bansos, yakni syarat berbadan hukum untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) harus sampai ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Dengan adanya bantuan pemerintah yang diberikan kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam baik Pesantren, Madin dan TPQ tentu mengharuskan kepada para pengelola lembaga untuk dapat memenej dengan profesional, khususnya dalam hal administrasi harus benar-benar tertib dan benar.

Dalam paparannya Retno saat ini memang terdapat aturan yang ketat untuk bisa mendapatkan bantuan baik hibah maupun bansos, termasuk laporan pertanggungjawaban bantuan sosial sekarang juga lebih ketat dari sebelumnya, untuk itu dihaparkan semua lembaga keagamaan harus tertib administrasi dan menghindari laporan yang asal supaya tidak menjadi temuan pemeriksa serta mengikuti juklak dan juknis yang ada.

Sedangkan Endar Setiastuti  selaku notaris yang di angkat pemerintah siap membantu menfasilitasi lembaga pendidikan keagamaan untuk memiliki akta notaris dan sampai terdaftar pada  Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). (Mursyid__Heri)

-@gs-