Wonogiri – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan kegaiatan pembinaan pegawai dalam rangka sosialisasi E-PUPNS jajaran Kankemenag Wonogiri tahun 2015, Senin (21/9) di Gedung PGRI Wonogiri yang di ikuti oleh  ASN di lingkungan Kankemenag Kabupaten Wonogiri.

Sebagai nara sumber acara tersebut Kasubbag kepegawaian dan Ortala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Wakid Arbani, Analis kepegawaian M. Ridwan Operator EPUPNS Mustahid.

Kegiatan di buka oleh Ka. Kankemenag Wonogiri, Safrudin dalam sambutannya menyampaikan bahwa bahwa regulasi yang terkait dengan kepegawaian selalu dinamis, sosialisasi e-PUPNS harus dilaksanakan. Seluruh PNS di lingkungan Kankemenag Wonogiri harus mengikuti program ini, dan jangan sampai ada pegawai yang terlewatkan program ini.

Mengingat tujuan dari E-PUPNS untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara. Membangun kepedulian dan kepemilikan PNS terhadap data kepegawaiannya

Sedangkan Wakid Arbani menyampaikan bahwa pendataan ulang PNS ini dilakukan secara mandiri oleh PNS yang bersangkutan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh BKN melalui media online dengan memanfaatkan teknologi internet. Bagi PNS yang tidak melaksanakan pemutakhiran data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional yang berakibat pelayanan kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses. Pengisian Formulir e-PUPNS, sampai dengan akhir bulan nopember 2015. Sedangkan proses verifikasi sampai dengan akhir bulan Desember 2015.

Mengingat tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan. Visi reformasi birokrasi adalah terwujudnya aparatur negara yang professional dan kepemerintahan yang baik (good governance). Misi reformasi birokrasi  adalah mengubah pola/alam pikiran (mindset), pola budaya (cultural set), dan system tata kelola pemerintahan. Adapun sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya birokrasi yang  bersih, efektif, efisien, produktif, transparan dan terdesentralisasi. (Mursyid_Heri)