Wonogiri _ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri mengadakan studi banding gedung PLHUT ke Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada Kamis (10/12). Dalam kunjungan ini dipimpin oleh Kepala Kankemenag Kabupaten Wonogiri, H. Cahyo Sukmana dan diterima dengan hangat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, H. Akhsin Aedi beserta jajarannya. Adapun paparan pembangunan gedung PLHUT disampaikan Kasi penyelenggara Haji dan Umroh dan PPK.

Turut mendampingi Ka. Kankemenag Wonogiri, Kasubbag TU  H. Hariyadi, Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh, H. Wahid Arbani, JFT Perencana H. Slamet Widodo JFT Pranata Humas H. Mursyidi dan JFU Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh.

Dalam sambutannya H. Cahyo Sukmana mengatakan, Kankemenag Kabupaten Wonogiri mengadakan studi banding ke Kemenag Banyumas untuk mempersiapkan pembangunan gedung PLHUT yang rencananya akan dibangun pada 2021. Menurutnya, gedung PLHUT Kemenag banyumas merupakan gedung yang paling awal pembangunannya di-Jawa Tengah.

“Kami ingin mengetahui bagaimana proses asdministrasi dan pembangunan gedung PLHUT Kemenag Banyumas termasuk upaya apa yang sudah dilakukan agar pembangunannya cepat selesai dan benar secara aturan” ujar H. cahyo.

Sedangkan Ka. Kankemenag Banyumas H. Akhsin Aedi, dalam sambutan selamat datang menyampaikan bahwa pelayanan haji dan umrah di Kemenag Kabupaten Banyumas sudah berbasis digital dan format pelayanan sesuai dengan standart protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid 19. H. H. Akhsin Aedi sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi sinergi antara kantor Kemenag Banyumas dan Wonogiri dalam peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Banyumas Purwanto Hendro Puspito  dan tim memaparkan proses pembangunan gedung PLHUT Kemenag Banyumas menjelaskan, sebelum DIPA ditentukan, pihaknya sempat melakukan beberapa revisi gambar untuk kesempurnaan gedung.

“Dalam proses kami harus mengikuti prototype dari pusat. Pernah kami ditegur karena tidak sesuai dengan prototype Kemenag pusat. Karena kalau tidak sesuai maka proposal akan tidak diterima,” kata Hendro.

Sementara untuk pelaksanaan pembangunan juga melibatkan dari DPU serta meminta pendampingan dari Irjen dan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. (mursyid)